Prosedur Akuntansi Pajak Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Kunimoto Rezkytama Abadi di Makassar

Pertumbuhan ekonomi sangat dapat diusahakan oleh pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diharapkan dapat memacu dan menyeimbangkan kondisi usaha, yang pada akhirnya akan menghasilkan semangat pertumbuhan ekonomi sesuai harapan. Kebijakan fiskal yang diterapkan pada dunia usaha sangat berfariatif, tergantung kondisi pada saat itu dan kondisi nanti yang diharapkan. Kondisi ini mempengaruhi timbulnya peraturan kebijakan pada berbagai kegiatan usaha, pada berbagai bentuk usaha, pada berbagai kepemilikan usaha, dan pada berbagai tempat usaha yang berubah-ubah mengikuti perkembangan dunia usaha.

Pemerintah, dalam mengikuti perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dari dunia usaha, melakukan berbagai kebijakan fiskal yang kadang juga harus berubah sangat cepat pula. Hal ini diperlukan agar dalam dunia usaha dapat lebih memberikan rasa keadilan, terutama dalam kaitannya dengan pajak, dan dapat memacu perkembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan penerapan kewajiban dan pengenaan pajak bagi wajib pajak.

Kebutuhan keuangan negara juga semakin tahun semakin besar dan keinginan pemerintah untuk dapat menghapus utang luar negeri, mempengaruhi semakin perlunya kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan dapat memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang dapat digali oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Disetiap perusahaan baik swasta maupun negeri karyawan tetap merupakan aset penting karena karyawan tetap adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk dapat berjalannya suatu perusahaan. Imbalan karyawan pada perusahaan maka perusahaan wajib memberikan gaji. Sebuah perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawannya wajib memberikan potongan gaji berupa pajak penghasilan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi karena pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan kewajiban seseorang yang sudah mempunyai gaji atau penghasilan baik gaji tetap, honorarium, maupun tunjangan yang laporannya nanti diserahkan pada kantor pelayanan pajak setiap akhir periode.

PT. Kunimoto Rezkytama Abadi di Makassar adalah perusahaan yang bergerak dibidang Devloper Property yang merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan ini mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyukseskan kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan mengenai perpajakan. Akan tetapi timbul pertanyaan. Apakah perusahaan ini telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008,

Berdasarkan pokok pikiran diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan topik: "Prosedur Akuntansi Pajak Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Kunimoto Rezkytama Abadi di Makassar

Download secara lengkap Prosedur Akuntansi Pajak Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Kunimoto Rezkytama Abadi di Makassar
Abstrak
Abstract
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
DAFTAR PUSTAKA

 

Copyright © Tugas Akhir | Skripsi. Template By Putra Baruna